Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Batu Bara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Peraturan Tingkat Pusat (Nasional)

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
• Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82).
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Peraturan Tingkat Daerah (Kabupaten Batu Bara)

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681) (Sebagai dasar hukum pembentukan wilayah).
• Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda yang berlaku) (Sebagai dasar hukum eksistensi Bagian Hukum Sekretariat Daerah).
• Peraturan Bupati (Perbup) / Keputusan Bupati Batu Bara tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batu Bara. (Silakan masukkan nomor dan tahun Perbup/SK Bupati spesifik yang digunakan oleh Bagian Hukum Batu Bara jika sudah diterbitkan).